kalsel.bawaslu.go.id, Banjarmasin – Menutup tahun 2016 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan evaluasi hasil pelaksanaan Pengawasan, penanganan pelanggaran dan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang ada di Kalimantan Selatan kepada publik yang diwakili oleh media massa, panwas kabupaten Barito Kuala dan panwas kabupaten Hulu Sungai Utara. Jum’at, (30/12) di ruang rapat Bawaslu Kalsel.

 

Acara yang di pandu oleh Syahrani tim asistensi bidang pencegahan dan hubal di mulai dengan mendengarkan paparan Erna Kasypiah koordinator divisi SDM & Organisasi tentang SDM dan organisasi pilkada 2017 di Provinsi Kalimantan Selatan kemudian laporan hasil pengawasan Kepala Daerah Tahun 2017 oleh Mahyuni Ketua Bawaslu Kalsel selaku koordinator divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga dan terakhir paparan dari Azhar Ridhanie Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran tentang pelaksanaan penanganan pelanggaran dan sengketa pada pileg, pilpres, pilkada tahun 2015 dan pilkada 2017 beserta analisisnya.

 

Menurut indeks kerawanan pemilu (IKP) antara dua kabupaten di Kalimantan Selatan yang melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 adalah Kabupaten Barito Kuala termasuk yang rawan.

 

“Barito Kuala merupakan daerah rawan pemilihan dibanding Hulu Sungai Utara, hal ini dikarenakan beberapa hal diantaranya wilayah handil bakti yang berbatasan dengan Kota Banjarmasin, yang mana 2000 penduduk handil bakti ber KTP Banjarmasin” papar Mahyuni

 

Selain berbatasan dengan kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala juga berbatasan dengan provinsi Kalimantan Tengah.

 

Penulis : Subhani

Foto : Bagus