kalsel.bawaslu.go.id, Banjarmasin – Peserta pendidikan sespimti polri dikreg ke -26 yg di pimpin oleh Kombespol Drs, Mamat Surahmat lakukan pertemuan dengan ketua dan anggota serta jajaran bawaslu provinsi kalimantan selatan dalam rangka kesiapan menghadapi pilkada serentak 2018, Selasa (1/8) di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, selain memaparkan berbagai kesiapan untuk pelaksanaan pengawasan Pilkada 2018 di Kalsel, Bawaslu Kalsel juga memberikan gambaran terkait masalah yang dihadapi dilapangan dalam melakukan pengawasan pemilu.
“Dalam menghadapi empat daerah di Kalsel yang melaksanakan even Pilkada di Tahun 2018, yakni Tabalong, Hulu Sungai Selatan (HSS), Tanah Laut dan Tapin. Harus akui memang kita memiliki sejumlah kendala,” jelas Ketua Bawaslu Kalsel Mahyuni.
Kendala pertama tentunya tak jauh dari masalah anggaran, khususnya Kabupaten Tapin yang hanya menganggarkan Rp 1,5 Miliar untuk mendanai pengawasan perhelatan Pilkada di Tapin. Padahal jika dikalkulasikan, Pilkada Tapin setidaknya membutuhkan dana sekitar Rp 2 – 2,5 Miliar.
“Dana tersebut kita perlukan untuk pembentukan struktur jaringan Bawaslu Provinsi sampai ke bawah tingkat kecamatan dan pengawas lapangan. Karena itulah kami berharap bisa ada solusi terkait permasalahan ini,” harapnya.
Kemudian kendala kedua yakni Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberikan oleh Pemda untuk menunjang kepentingan Panwas dalam melaksanakan tugasnya. Biasanya seringkali kualitas dan kuantitas ASN yang diberikan tidak sesuai harapan.
“Kendala ketiga dalam hal regulasi, dimana didalam proses pemilu sering terjadi perbedaan tentang regulasi antara KPU dan Bawaslu. Hal ini tentunya cukup menyulitkan kami karena dapat menimbulkan perbedaan regulasi seperti kasus kasus sebelumnya,” terangnya.
Walau masih mengalami berbagai kendala, Wahyuni tetap optimis bisa melakukan pengawasan Pemilu secara optimal pada Pilkada Kalsel yang dihelat di empat kabupaten kali ini.
“mengingat karena empat daerah ini cukup kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA), sehingga kemungkinan perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha dengan memakai cara-cara yang patut selama proses Pilkada sangatlah besar,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini ia pun berharap, Panwaslu nantinya yang akan terpilih di tingkat kabupaten kota tidak menjadi Tom and jerry dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Akan tetapi menjadi daisy dan donald yang sangat mesra dalam berkoordinasi menjalankan pemilu sesuai aturan,” imbuhnya.
Sementara itu, Perwakilan Sespimti Polri yang diwakili oleh Anwar menyambut baik segala kesiapan yang dilakukan Bawaslu Kalsel terhadap empat even Pilkada yang siap digelar di Kalsel pada Tahun 2018 mendatang. Ia pun juga mengusulkan, agar kedepannya pengawasan ini dapat lebih baik, bisa dikombinasikan dengan menggunakan IT dan Teknologi.
“Jadi nanti sebagian pengawasan bisa dikombinasikan dengan peralatan canggih. Hal itu agar makin efesien dan efektif untuk melakukan pengawasan pemilu, utamanya saat berada dilapangan,” tukasnya.
“Dalam hal ini pun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan pembenahan dan memperkuat pengawasan berbasis IT seperti yang telah sebelumnya pernah kita lakukan yakni, reel count sendiri dengan website, sms gateway dan pembuatan aflikasi pengawasan di Google Play Store”. Ujar Mahyuni
Dalam kegiatan kali ini dari Bawaslu Kalsel hadir para komisioner, diantaranya Azhar Ridhanie, Erna Kasypiah, serta pejabat struktural sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Doddy Yulihartanto dan Suprianto noor. Sementara peserta yang datang dari Sespimti Polri berjumlah 6 orang yang dipimpin oleh Kombespol Mamat Surahmat, lalu Anwar, Kasihan Rahmadi, Baskoro Tri Prabowo, Rinto Djatmono dan Riyadi selaku sekretariatnya.
Penulis : Rohy
Foto : Bagus
Recent Comments