Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI;R. Bagja saat lakukan patroli ke beberapa TPS pada H-1 PSU Pilgub Kalsel telah mewanti – wanti kepada jajaran Petugas TPS untuk menghindari terjadinya pelanggaran sekecil mungkin saat pelaksanaan pemungutan. Akrab disapa Bagja juga menegaskan Petugas TPS harus jeli memahami mana pemilih yang benar sudah terdata di DPT dengan pemilih yang baru merekam surat kependudukan namun terdata di DPT. Banjar (09/06/2021)

(baca : Jelang Coblosan PSU Kalsel Bagja Ingatkan KPPS Gunakan DPT Pilkada 2020)

Dari hasil pencermatan DPT di 265 TPS atas pengakuan Komarudin salah satu Panitia Pengawas Kecamatan Martapura, ditemukan fakta pemilih meninggal dunia sebanyak 297 di kecamatan tersebut. Menurut Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu RI; Ratna Dewi Pettalolo, dalam PSU ini tak ada pemutakhiran DPT, melainkan berupa pencermatan. Salah satu hasil pencermatan tersebut adanya kode. Dewi lantas mempertanyakan data valid tersebut. Panwascam menjawab dengan melakukan pengecekan dari data administrasi dari 23 kelurahan setempat.

(baca : Supervisi Pengawasan di PSU Pilgub Kalsel, Dewi Ingatkan Pentingnya Jaga Hak Pilih)

Dewi lantas meminta data tersebut dimasukkan dalam kategori TMS (tidak memenuhi syarat) sehingga memastikan tak akan digunakan oleh orang lain. Dia memerintahkan Pengawas TPS mengantongi data tersebut dan mengecek data dari DPT KPPS bahwa nama yang sudah masuk TMS tersebut.

Tim Patroli Pengawasan Bawaslu yang telah dimulai sejak tanggal 04 Juni 2021 didampingi pihak keamanan juga telah memberikan panduan kepada seluruh jajarannya yang berisi setidaknya 17 kategori pelanggaran pada saat PSU dan 14 kategori pelanggaran pemilihan Pasca PSU.

Kategori – kategori pelanggaran pelanggaran tersebut pun telah dilengkapi dengan sanksi dan hukuman yang dapat menjerat pelakunya.

Silahkan Download Link PDFnya dengan Klik Disini