Bawaslu Provinsi Bertugas :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: Pelanggaran pemilu dan Sengketa proses pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
   a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
   b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
   c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
   d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
   e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
   f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
   g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
   h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
   i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
   j. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
   k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
   l. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
   a. Putusan DKPP;
   b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
   c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
   d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;dan
   e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Provinsi Berwenang :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang – undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau
   akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Provinsi Berkewajiban:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.